KPK Dalam Pusaran Politik

Entah apa yang ada dibenak Ketua Komite Pemberantas Korupsi (KPK) Abraham Samad ketika yang bersangkutan mengadakan konferensi pers di Jakarta (21/11). Bak petir di siang bolong, tiba-tiba dengan gagahnya Abraham mengatakan KPK yakin Boediono memiliki peran atas dugaan penyalahgunaan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dalam kasus Century. “Peran Boediono pasti ada dalam pemberian FPJP selaku Gubernur Bank Indonesia”, kata Abraham Samad (Media Indonesia, 22/11)

Tentu saja pernyataan Ketua KPK tersebut mengagetkan banyak orang, karena tidak disertai dengan fakta hukum. Padahal seseorang tidak bisa dikatakan bersalah sebelum ia dibuktikan oleh pengadilan. Apakah ini yang dikatakan keberanian dari seorang Abraham Samad (AS). Berani membuat pernyataan tanpa bukti hukum, yg diucapkan di depan umum.

Keberanian Abraham Samad lainnya adalah mengusulkan kiranya DPR dapat menggunakan wewenang yang dimilikinya yaitu Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Kalau beberapa tahun yang lalu DPR menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki kasus Century. Kini yang lebih tinggi lagi adalah Hak Menyatakan Pendapat (HMP). HMP dimaksudkan untuk memeriksa dugaan keterlibatan Wapres Boediono atau akrab dipanggil Pak Boed dalam kasus Century.

Kontan saran Ketua KPK itu mendapat respons di kalangan DPR. Tentu saja ada yang pro dan kontra. Bagi yang pro seperti anggota DPR Bambang Soesatyo yang juga sebagai anggota Tim Pengawas Century, HMP diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada kepada Pak Boed. Tapi sayangnya mayoritas fraksi di DPR tidak sejalan dengan pikiran Bambang Soesatyo. Menurut Media Indonesia (23/11) sebagian besar fraksi DPR tidak ingin mempergunakan wewenang HMP nya, mereka ingin Wapres Boediono diproses dalam ranah hukum. Mayoritas fraksi di DPR mengabaikan penyelesaian lewat HMP seperti yang diinginkan Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohir.

Menurut Ketua MK Mahfud, HMP bukanlah proses yang mudah, secara teoritis memang bisa dilakukan, tapi pemanggilan Boediono cenderung mustahil dilakukan secara riil politik (Kompas, 26/11). Sebelum memanggil, DPR harus menyatakan pendapat terlebih dahulu bahwa Wapres terlibat dalam penyuapan. Pernyataan pendapat itu harus dihadiri oleh 2/3 anggota DPR, kemudian 2/3 dari mereka yang hadir setuju pemakzulan.

Pendapat Pak Mahfud tentunya tidak bisa meyakini anggota DPR yang ngotot mengusulkan dilakukannya HMP. Meskipun masih wacana, masyarakat sebenarnya sudah tahu skenarionya bahwa dengan melakukan HMP, ini berarti penyelesaian kasus Century terhadap Wapres Boediono ingin ditempuh melalui jalur politik, bukan melalui proses hukum sebagaimana yang diinginkan Pak Boed sendiri. Padahal proses HMP diperkirakan akan menimbulkan kegaduhan politik, mengingat DPR bukan lembaga peradilan.

Tentunya kita masih ingat bagaimana kegaduhan politik yang terjadi, saling sikut antar partai politik (tentunya berdampak juga pada masyarakat pendukungnya) yang ditampilkan bermalam- malam di TV dan diberitakan media massa ketika DPR menjalankan wewenangnya Hak Angket untuk kasus Century. Melaksanakan Hak Angket yang tingkatannya masih dibawa HMP saja sudah begitu gaduhnya, apalagi kalau dilakukan HMP. Kegaduhan politik hanya akan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat luas dan rentan menjadi alat permainan politik “dagang sapi”.

Tapi bagi politikus yang berorientasi pada “power” tentunya mereka tak peduli. Siapa tahu Wapres Boediono bisa dilengserkan, dan pimpinan mereka bisa menggantikannya. Ini jalan pintas untuk meraih kursi RI-2 tanpa perlu susah- susah ikut Pemilihan Umum. Bagi mereka “power” is money. Kesejahteraan rakyat tak pernah mereka pikirkan. Itulah sebabnya kini kecenderungan masyarakat yang antipati dengan anggota DPR semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survey LSI baru-baru ini. Berdasarkan hasil survey dimaksud, ternyata mayoritas publik sekarang kurang minat anaknya jadi anggota DPR. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di 2008, dimana pada waktu itu mayoritas publik masih mendambakan anaknya jadi anggota DPR.

Menurut LSI, total responden yang tak berminat anaknya menjadi anggota DPR sebesar 56,43% , sedangkan yang masih minat sekitar 37,62%. Ada beberapa penyebab kenapa keinginan orang tua untuk jadikan anaknya sebagai anggota DPR mulai memudar. Pertama, maraknya kasus korupsi yang melibatkan oknum DPR membuat antipublik masyarakat semakin kental. Kedua, anggota DPR dinilai hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan atau parpolnya.

Mengacu pada hasil survey diatas, maka suasana batin masyarakat sebenarnya harus bisa dibaca oleh anggota DPR yang mengusulkan HMP. Mungkin hal ini juga sudah dideteksi oleh mayoritas fraksi di DPR, berdasarkan rangkuman sikap sembilan fraksi yang dihubungi secara terpisah oleh Media Indonesia, yang menginginkan Wapres Boediono diselesaikan dalam ranah hukum. Mereka menyampingkan penyelesaian lewat HMP (Media Indonesia, 23/11).

Sebagai Gubernur Bank Indonesia, yang merupakan salah satu pengambil kebijakan pada tahun 2008, Pak Boed yakin dan percaya bahwa kebijakan penyelamatan Bank Century, adalah langkah tepat yang harus diambil agar sistem keuangan dan ekonomi Indonesia tidak terjerumus ke dalam krisis keuangan global. Rakyat Indonesia hingga kini dapat menikmati manfaat kebijakan itu karena Indonesia selamat dari krisis keuangan dunia pada 2008. Sementara, banyak negara lain masih menanggung beban berat sampai saat ini. Kebijakan itu terbukti adalah kebijakan yang benar dan Pak Boed siap bertanggungjawab atas pilihan kebijakan itu.

Lebih lanjut Pak Boed menjelaskan dalam witternya @boediono, bahwa krisis ekonomi saat itu sudah membelit ekonomi banyak negara lain. Bahwa Bank Century dalam keadaan buruk pada saat krisis itu, justru menjadi sebab terpaksa dilakukannya penyelamatan. Dan apabila keburukan dan kerusakan Bank Century itu selain disebabkan oleh pengurus dan pemiliknya, ternyata juga akibat pelanggaran yang disangka dilakukan oleh pejabat BI, maka Pak Boed mengusulkan sewajarnya bila KPK mengusut dengan tuntas dan adil.

Karenanya jalan yang terbaik adalah lakukan proses hukum sesegera mungkin, dimana Wapres Boediono atau yang akrab dipanggil Pak Boed pun sudah menyatakan kesediaannya. Kalau KPK bisa menemui oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan pro rakyat tersebut diatas untuk kepentingan pribadi, maka ambil tindakan hukum. Untuk itu segera adili dan buktikan dua pejabat Bank Indonesia yang diduga mendapatkan keuntungan pribadi dari kebijakan penyelamatan Century tersebut.

Menurut Ketua MK Mahfud, selain mustahil membawa Boediono ke proses pemakzulan, sebenarnya juga agak sulit menggiring Pak Boed ke ranah hukum. Karena tampaknya bukti-bukti pendukung untuk sampai ke Boediono kurang, bahkan kata Pak Mahfud tidak ada. Oleh karenanya Ketua MK menyarankan kepada KPK untuk menyatakan secara terbuka tidak ada bukti yang cukup kuat sehingga isu tidak berkutat disini dan tak selesai di mata publik.

Oleh karena itu, KPK segeralah bekerja secara profesional dan independen, tanpa perlu terlibat dalam pusaran politik. Janganlah membuat kegaduhan politik yang justru akan merugikan rakyat banyak, seperti membuat pernyataan ke publik bahwa KPK yakin Boediono terlibat kasus Century dan mengusulkan DPR menggunakan wewenang HMP nya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s