Perantara dalam Perdagangan

Perantara adalah penghubung antara pengusaha yang memberi kuasa di mana perantara ini yang akan melakukan perjanjian atau perikatan dengan pihak ketiga.

Jenis perantara:
1.Di dalam perusahaan
Berdasarkan perjanjian perburuhan.
Dasar hukum: pasal 1601 KUH Perdata.
*Kedudukan principal lebih tinggi dari perantara
*Sifatnya tetap
Contoh: pelayan toko, kasir, manajer, pimpinan perusahaan, sales dan sebagainya.

2. Di luar perusahaan
Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa.
Dasar hukum: pasal 1792-1819 KUH Perdata.
Kedudukan principal sejajar dengan perantara
·Untuk dan atas nama principal
·Untuk kepentingan principal
·Ada unsur perwalian
Sifatnya tidak tetap
Contoh: makelar, komisioner, ekspeditur, agen

Perjanjian pemberian kuasa
Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian seseorang memberikan kuasanya kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu kuasa.
Dasar hukum : pasal 1792-1819 BW

Penentuan upah (pasal 1794 BW)
bersifat cuma-Cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Jika upah tidak ditentukan dengan tegas, maka tidak boleh lebih dari yang ditentukan pasal 411 BW.

Jenis perjanjian pemberian kuasa (pasal 1705 BW)
a.Khusus : mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih
b.Umum : meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa

Bentuk perjanjian
· Akta otentik
· Akta di bawah tangan
· Lisan
· Surat

MAKELAR
Dasar hukum : pasal 62-73 KUHD

Syarat makelar :
Syarat formal
a.Harus seorang pengusaha (pasal 62 ayat (1) KUHD)
· Dilakukan secara terang-terangan atau tidak melanggar hukum
· Profesi sehari-hari atau terus-menerus
· Orientasi untuk mencari keuntungan
b.Diangkat oleh presiden atau pejabat yang ditunjuk (pasal 62 ayat (1) KUHD)
c.Mengangkat sumpah di Pengadilan Negeri setempat (pasal 62 ayat (2)
Syarat materiil
a. Ahli dalam bidangnya
b. Harus mengikuti ujian dan lulus dalam ujian tersebut

Jenis pengangkatan makelar (pasal 65 ayat (1) KUHD)
a. Umum
Yaitu makelar yang diangkat untuk segala jenis mata usaha dagang
b.Khusus
Yaitu makelar yang diangkat hanya untuk jenis mata usaha dagang tertentu sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam akta pengangkatannya.

Sifat hubungan hukum
1. Hubungan principal-makelar bersifat sementara atau tidak tetap.
2. Makelar bertindak untuk kepentingan dan atas nama principal.
3. Makelar bukan para pihak (sehingga tidak dapat dituntuk sebagai tergugat, namun hanya sebagai turut tergugat).
4. Makelar berhak atas upah atau provisi dari principal.

Hak makelar
a. Hak atas upah atau provisi dari principal
b. Hak retensi atau menahan barang

Kewajiban makelar
a. Pasal 66 KUHD
Membuat pembukuan (buku saku dan buku harian),
b. Pasal 67 ayat (1) KUHD
Membuat kutipan pembukuan kepada pihak yang berkepentingan.
c. Pasal 67 ayat (2) KUHD
Melakukan pembukaan pembukuan atas perintah hakim guna pemeriksaan perkara di pengadilan.
d. Pasal 69 KUHD
Menyimpan contoh barang
e. Pasal 70 KUHD
Bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan surat berharga.
f. pasal 71 KUHD
Membayar ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga.

Larangan bagi makelar (pasal 65 ayat (2) KUHD)
· Berdagang atau berusaha jenis barang yang sama dengan mata usaha principal yang diperantarainya.
· Menjadi penjamin atas perjanjian atau perikatan yang diperantarainya.

Sanksi bagi makelar
1. Dibebastugaskan (pasal 71 KUHD)
* Melanggar buku I, bab IV, bagian II KUHD.
* Oleh pejabat yang mengangkat.
* Masih dapat diangkat kembali.
2. Dilepas dari jabatannya (pasal 72 KUHD)
* Melanggar pasal 65 ayat (2) KUHD dan jatuh pailit.
* Tidak dapat diangkat kembali (ppasal 73 KUHD)

KOMISONER
Yaitu Orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi.

Dasar hukum (pasal 76-85 KUHD)

Ciri-ciri
1. Pengusaha (pasal 76 KUHD)
2. Bertindak untuk principal dan atas nama sendiri (pasal 76 KUHD)
3. Tidak berkewajiban menyebut nama principal (pasal 77 ayat (1) KUHD)
4. Boleh atas nama principal, termasuk perjanjian pemberian kuasa biasa (pasal 79 KUHD)
5. Komisioner adalah pihak dalam perjanjian (pasal 77 ayat (2) KUHD)
6. Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan sumpah

Konsekuensi bagian komisioner
1. Bertindak atas nama sendiri (pasal 76 KUHD)
* Komisioner terikat langsung dengan perikatan (pasal 77 ayat (2) KUHD)
* Principal tidak dapat menuntut pihak ketiga (pasal 78 KUHD), karena principal bukan termasuk para pihak, sehingga dasar untuk menuntut tidak ada.
* Komisioner bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga jika wanprestasi. (pasal 1800 ayat (1) BW)
2. Bertindak dengan nama principal (pasal 79 KUHD)
* Jika atas nama principal, maka hanya berlaku perjanjian pemberian kuasa biasa.
* Dia hanya sebagai perantara biasa dan bukan termasuk para pihak.
* Dia tidak memiliki hak mendahului

Hubungan hukum Principal, Komisioner, dan Pihak ketiga
. Principal mengadakan perjanjian pemberian kuasa dengan komisioner.
· Perjanjian ini memiliki sifat khusus dan biasa, disebut dengan “perjanjian komisi”.
· Komisioner kemudian mengadakan hubungan hukum atau perikatan dengan pihak ketiga.
· Secara legal, pemberi kuasa tidak ada hubungan hukum dengan pihak ketiga karena secara real yang memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga adalah komisioner.

Hak khusus komisioner
1. Hak mendahului
· Dasar hukum : pasal 80-83 KUHD
· Yaitu Hak istimewa komisioner atas barang-barang principal yang ada di tangan komisioner dalam rangka pemenuhan hutang atau penagihan komisioner:
a. Untuk dijual
b. Untuk ditahan guna kepentingan yang akan dating
c. Yang dibeli dan diterima untuk kepentingan principal
· Izin penjualan dari Pengadilan Negeri setempat
· Harus memberitahu principal
2. Hak retensi
· Dasar hukum : pasal 86 KUHD jo pasal 1812 BW
· Yaitu Hak kuasa untuk menahan barang sampai upah atau provisi dan biaya-biaya lain dibayar oleh principal.
· Tidak boleh dijual

Berakhirnya pemberian kuasa
1. Meninggalnya si pemberi kuasa dan pemegang kuasa
2. Dicabutnya pemberian kuasa oleh pemberi kuasa
3. Pengembalian pemberian kuasa oleh pemegang kuasa
4. Pengampuan, pailit, ketidak mampuan pemberi atau pemegang kuasa

EKSPEDITUR
Yaitu orang yang pekerjaannya menyuruh pihak pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan atas nama sendiri dan untuk kepentingan principal.
Dasar hukum : pasal 86-90 KUHD

Tugas ekspeditur
Ekspeditur bertugas untuk mencarikan alat angkut yang tepat untuk mengirim barang.

Kewajiban ekspeditur
Ekspeditur wajib membuat pembukuan (pasal 86 ayat (2) KUHD)

Tanggung jawab ekspeditur
1. Ekspeditur bertanggung jawab pada principal.
2. Ekpeditur bertanggung jawab untuk mencari alat angkut yang tepat.

Ciri-ciri ekspeditur
· Bertindak atas nama sendiri (pasal 86 ayat (1) KUHD)
· Untuk kepentingan principal. (pasal 86 ayat (1) KUHD)
· Bertanggung jawab pada principal (pasal 87, 88 KUHD)
· Bertanggung jawab terhadap ekspeditur antara yang dipakainya. (pasal 89 KUHD)

Contoh ekspeditur : TIKI, Pos Indonesia, Fed Ex

Sifat hubungan hukum
1. Ekspeditur – Principal
Tunduk pada BW tentang perjanjian pemberian kuasa (pasal 1792-1819 BW)
2. Ekspeditur – Pengangkut
Tunduk pada KUHD tentang perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan atau perjanjian pemindahan barang ialah perjanjian yang berupa hubungan hukum yang timbul karena pemindagan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat lain.

Ekspeditur antara
Ekspeditur antara dipekerjakan oleh pengangkut. Ekspeditur antara bertugas untuk menata barang, misalnya barang yang ada di pesawat atau yang berada si peti kemas. Apabila barang rusak di ekspeditur antara, maka yang bertanggung jawab adalah pengangkut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s