Asas Teritorial Hukum Internasional

Asas Teritorial adalah asas yang berdasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Dalam masalah yang diterapkan oleh Asas Teritorial ini mendapatkan penerapan yang akan menemui kesulitan dalam hal Tindakan Kriminal yang melibatkan antara 2 negara atu lebih di suatu negara tersebut.

Contoh : Seseorang Pria menembakkan senjatanya di dalam wilayah negara Ruritania dan melewati batas negara tersebut sehingga mengenai pria lain dan terbunuh di negara Bloggovia. Dalam peristiwa ini adanya penembakkan yang terkena oleh seseorang, maka penyelesaia yang tepat yaitu Asas Teritorial yang mengenal 2 metode pelaksanaan yaitu secara Subyektif dan secara Obyektif.

Kedaulatan Teritorial Negara ada 4, yaitu:
•Hubungan Kedaulatan dengan Wilayah
•Perkembangan Kedaulatan Teritorial
•Pembatasan Kedaulatan Teritorial
•Prinsip Pengusaan Atas Wilayahnya

Hubungan Kedaulatan dengan Wilayah
Ada 3 pendapat, yaitu :
1.D.P O’Connell , ia berpendapat kedaulatan dan wilayah berkaitan erat karena pelaksanaan kedaulatan didasarkan pada wilayah.
2.S.T. Bernardez, berpendapat wilayah adalah prasyarat fisik untuk adanya kedaulatan territorial.
3.Arbiter Huber, berpendapat bahwa keaulatan memiliki 2 ciri, yaitu :
•Kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu Negara.
•Kedaulatan menunjukkan Negara tersebut merdeka dan merupakan fungsi Negara

Perkembangan Kedaulatan Teritorial
Perkembangan dan perubahan yang berpengaruh terhadap pengertian kedaulatan territorial dapat di golongkan kedalam dua hal yaitu :
(1) Pengurangan Kedaulatan Teritorial
Pengurangan ini karena meningkatnya regionalism dan globalisasi ekonomi. Contoh, masuknya RI ke dalam anggota WTO, banyak yang berpendapat bahwa dengan masuknya RI menjadi anggota WTO maka kedaulatan RI di bidang perdagangan sudah tidak ada lagi.
(2) Perluasan Kedaulatan Terotorial
Perluasan ini terjadi karena :
1.Karena Negara memperoleh wilayah baru berdasarkan cara-cara yang dikenal dalam HI.
2.Karena terjadinya klaim-klaim atas wilayah, terutama laut.

Pembatasan Kedaulatan Teritorial
•Negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi ekslusifnya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah Negara lain.
•Negara yang memiliki kedaulatan territorial memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan teritorial Negara lain.

Prinsip Pengusaan Atas Wilayahnya
Yaitu prinsip yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik suatu Negara, diantaranya :
(1) Prinsip Efektifitas
(2) Prinsip Uti Possidetis
(3) Prinsip larangan Penggunaan Kekerasan
(4) Prinsip Penyelesaian sengketa secara Damai
(5) Prinsip Penentuan Nasib Sendiri

Kedudukan Hukum Pidana Internasional Ditinjau dari Asas Teritorial
Berdasarkan asas teritorial, maka setiap kejahatan yang terjadi diwilayah suatu negara, negara berhak untuk mengadili setiap kejahatan yang terjadi diwilayah teritorial.

Meskipun hukum pidana nasional mempunyai kewenangan sesuai dengan yuridiksi teritorialnya atas semua peristiwa yang terjadi di wilayah kedaulatan suatu Negara, tetap dikecualikan terhadap peristiwa pidana atau kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional, ICC berdasarkan statuta roma tetap bisa menjalankan yuridiksi teritorialnya diwilayah yuridiksi Negara yang berdaulat dengan tujuan untuk menjaga keamanan, kedamaian dan melindungi hak-hak masyarakat internasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s