Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia

Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peaturan Perkawinan Campuran dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

ASAS MONOGAMI

Asas monogami dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat. Dalam pasal 3 ayat 2 UU 1/ 1974 menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan poligami dengan ketentuan keadaan dan syarat  yang cukup berat.

Ketentuan keadaan berpoligami :

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 4 ayat 2 UU 1/1974)

Syarat-syarat berpoligami :

a. adanya persetujuan dari istri

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Suatu pelanggaran terhadap azas monogami dapat diancam dengan pidana penjara maximum 5 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 279 KUHP. Tujuannya untuk mempersulit seseorang melakukan poligami dan diharapkan prosentage poligami akan menurun.

PERJANJIAN KAWIN

Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

BENTUK PERJANJIAN KAWIN

1. dengan akte notaries (pasal 147 BW)

a. untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa

b. untuk adanya kepastian hukum

c. untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149 BW

2. sebelum perkawinan

Sebelum perkawinan itu dilangsungkan calon suami istri masih dapat mengubah perjanjian kawin yang dibuatnya. Akan tetapi perubahan itu harus dilakukan dengan akte notaris. Sedangkan orang yang dahulu ikut serta sebagai pihak dalam mewujudkan perjanjian kawin itu harus diikutsertakan lagi. Bilamana orang-orang itu tidak menyukai, maka tidaklah dapat diadakan perubahan itu (pasal 148 BW)

Kecakapan untuk membuat perjanjian kawin adalah telah mencapai usia 18 tahun. Menurut ketentuan UU 1/1974 isi perjanjian kawin tersebut dimungkinkan untuk dirubah selama perkawinan masih berlangsung, hal tersebut tidak terjadi menurut ketentuan BW dahulu.

PERJANJIAN KAWIN

  • Lebih kaya salah satu
  • Keduanya sama kaya
  • Keduanya mempunyai usaha sendiri
  • Menyatukan uang untuk melunasi hutang keduanya

BATALNYA PERKAWINAN

Antara UU 1/1974 dan pasal 22 KUH Perdata tentang perkawinan mempunyai kesamaan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Larangan dalam hukum islam

  • Hubungan keluarga
  • Derajat suami lebih rendah
  • Wanita menikah lg dalam masa tunggu
  • Wanita masih dalam keadaan kawin
  • Suami menikah untuk kelima kali

Keputusan pembatalan  perkawinan  dalam pasal 28 ayat 2 tidak berlaku untuk

  • anak2 yg dilahirkan dari perkawinan islam
  • suami/istri yg beritikad baik
  • pihak lain yang mempunyai hak dan iktikad baik

PERKAWINAN CAMPURAN

Beda kewarganegaraan

Pasal 57 UU 1/1974 menyatakan bahwa “yang dimaksud” dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Beda agama

1. dalam Q.11 :221 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dilarang mengawini wanita nonmuslim, demikin pula sebaliknya.

2. dalam Q.V:5 dinyatakan bahwa seorang pria muslim boleh mengawini wanita nonmusli, akan tetapi tidak untuk sebaliknya.

AKIBAT

Terhadap Istri

Seorang wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing maka harus mengurus kewarganegaraannya, apabila dalam jangka waktu 1 tahun  setelah perkawinan tidak menyatakan hal itu maka akan kehilangan kewarganegaraan, begitu juga sebaliknya.

Terhadap Anak

  • Pasal 59 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai perdata.”
  • Pasal 1 sub b UU no.62 tahun 1958 “Orang yang pada waktu lahirnya memepunyai hubungan hukum kekeluargaan sengan ayahnya, seorang warga negara indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan RI tersebut dimulai ssejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia dibawah 18 tahun.”

Kesimpulannya meskipun UU 1/1974 memberikan hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri (pasal 31 ayat 1) tetapi dalam bidang hukum kewarganegaraan suami mempunyai posisi yang menentukan.

KEDUDUKAN ANAK

Anak Sah

Dimata hukum :

anak yang dilahirkan dari seoran ibu yang dikawin oleh seorang yang bukan pembenih anak tersebut dianggap sebagai anak sah.

Termasuk seorang anak adopsi

Dimata Islam:

a. seorang anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan sejak hari akad nikah dan suami ibunya mengakui yang lahir itu sebagai anaknya

b. seorang anak yang lahir sesudah enam bulan sejak hari akad nikah

c. seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan ( 10 bulan, 2 tahun, dan 4 tahun)

Anak diluar kawin

Dimata hukum :

Anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa adanya perkawinan maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Dimata Islam :

Pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ibunya tidak diperlukan, hubungan antara ibu dan anak tercipta dengan sendirinya. Sedangkan terhadap ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka antara mereka tidak ada hubungan waris-mewaris.

PUTUSNYA PERKAWINAN

 MENURUT HUKUM

BW : limitative

Undang-Undang : perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali

MENURUT ISLAM

Hak talak itu merupakan hak mutlak seorang suami yang setiap waktu, tanpa alas an apapun dapat dijatuhkan pada sang istri. Tapi hal tersebut tidak mungkin lagi, karena talak harus dijatuhkan di muka siding pengadilan dan harus didasari dengan alasan-alasan yang tercantum dalam undang-undang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s