Klasifikasi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1. PRA EMPLOYMENT (Sebelum Masa Kerja)

Yaitu masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengerahan dan penempatan tenaga kerja.

Mengingat pentingnya hal tersebut beberapa peraturan telah ditetapkan dalan UU No. 13 Tahun 2003, antara lain:

* Pasal 5 BAB III tentang Kesempatan dan Perlakuan yang sama

*Pasal 7-8 BAB IV tentang Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan

*Pasal 9-30 BAB V tentang Pelatihan Kerja

*Pasal 31-38 BAB VI tentang Penempatan Tenaga Kerja

Contoh:

Pasal 9 UU No. 13 Tahun 2003

“Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktiitas, dan kesejahteraan.”

Makna: setiap tenaga kerja sebelum masuk ke dunia kerja berhak mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan

2. DURING EMPLOYMENT (Masa Selama Kerja)

Tampaknya masa selama hubungan kerja mendapatkan perhatian karena masa itu merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan. sedemikian pentingnya, maka pemerintah perlu campur tangan dan mengatur selama hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah inilah semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha.

Peraturan-peraturan tersebut telah ditetapkan dalam UU No. 13 Tahun 2003, antara lain:

* Pasal 6 BAB III tentang Kempatan dan PErlakuan yang sama

* Pasal 39-41 BAB VII tentang Perluasan Kesempatan Kerja

* Pasal 42-49 BAB VIII tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

* Pasal 50-66 BAB IX tentang Hubungan Kerja

* Pasal 67-101 BAB X tentang Perlindungan, Pengpahan, dan Kesejahteraan

* Pasal 102-149 BAB XI tentang Hubungan Industrial

* Pasal 173-175 BAB XIII tentang Pembinaan

* Pasal 176-181 BAB XIV tentang Pengawasan

* Pasal 182 BAB XV tentang Penyidikan

* Pasal 183-190 BAB XVI tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi

Contoh:

Pasal 67 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003

“Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.”

Makna: setiap tenaga kerja yang cacat pada masa bekerja berhak mendapatkan perlindungan dari pengusaha

3. POST EMPLOYMENT (Masa Setelah Bekerja)

Setelah hubungan kerja juga perhatian seksama sehingga tenaga kerja tetap mendapatkan perlindungan sesaui keadilan. Permasalahan seperti syarat berkepanjangan, hari tua, pensiun, tunjangan kematian, dan sebagainya tidk dapat diabaikan begitu saja.

Peraturan-peraturan mengenai post employment telah ditetapkan dalam UU No. 13 Tahu 2003, antara lain:

* Pasal 150-172 BAB XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja

Contoh:

Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Taahun 2003

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggatian hak yang seharusnya diterima.”

Makna: setiap tenaga kerja yang sudah tidak bekerja/ baru terjadi pemutusan hubungan kerja, maka berhak untuk mendapatkan sejumlah uang pesangon.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s